PEMERINTAH secara resmi menghapus kuota impor sapi hidup untuk memperkuat pasokan daging dan susu serta mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional hingga lima tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan tanpa kuota telah berlaku dan pelaku usaha diberi kebebasan penuh untuk mengimpor sapi hidup.
“Sudah lah, sudah berlaku penghapusan kuota impor, sapi hidup ya,” kata Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi seusai membuka pelatihan SDM Koperasi Desa Merah Putih, Rabu (18/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi memperluas rantai pasok pangan nasional dari sisi hulu dengan mempermudah akses bahan baku peternakan.
“Sekarang kita buka lebar, impor sapi hidup baik untuk potong, penggemukan, maupun untuk susu, sekarang bebas, kita bebaskan,” ujar Zulkifli dalam acara Hari Susu Nusantara 2025.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada lagi batasan administratif terhadap volume sapi hidup yang bisa diimpor oleh pelaku usaha di bidang peternakan dan pangan.
Baca Juga:
Indonesia-AS Negosiasi Tarif Impor: Fokus pada Hilirisasi Tembaga Nasional
Harga Batu Bara Global Melemah, HBA RI Turun ke USD 97,65 per Ton Juli 2025
Kesepakatan FTA Indonesia–Eropa: Momentum Penting bagi Pertumbuhan dan Ekspor
“Tidak ada kuota-kuota lagi, bebas, apakah untuk digemukkan, dipotong, atau untuk produksi susu,” ucapnya menegaskan arah kebijakan pangan yang terbuka.
Pemerintah Targetkan Dua Juta Ekor Sapi Hidup Diimpor Hingga 2029
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah menargetkan impor sebanyak dua juta ekor sapi hidup selama lima tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Menurutnya, dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta ekor ditujukan untuk mendukung industri susu lokal dan 800 ribu ekor sisanya untuk pemenuhan kebutuhan daging.
“Kita target lima tahun ini untuk susu 1,2 juta, kemudian untuk daging 800 ribu lebih, jadi totalnya dua juta selama lima tahun,” kata Sudaryono, Jumat (31/1/2025).
Baca Juga:
Kasus Korupsi Minyak Rp285 T di Pertamina Uji Reformasi Tata Kelola Energi
PT Bukit Asam Bayar Dividen Rp3,83 T di Tengah Tekanan Harga Global
Mangkir Tiga Kali, Riza Chalid Tersangka Korupsi BBM Merak Diburu Kejagung
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan target impor sapi hidup sebanyak 250 ribu ekor untuk tahun ini, sebagai bagian awal realisasi dari target nasional tersebut.
Kebijakan ini diambil dengan harapan menstabilkan harga daging dan susu di pasaran serta menciptakan kelancaran pasokan melalui jalur impor yang lebih fleksibel.
Sudaryono menegaskan bahwa impor ini tidak hanya untuk konsumsi langsung tetapi juga untuk proses penggemukan dan pengembangbiakan di dalam negeri.
“Dengan demikian, bukan hanya konsumsi, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan industri peternakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Risiko terhadap Peternak Lokal Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Meski pemerintah berambisi mengamankan pasokan pangan, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa kebijakan impor bebas kuota berpotensi menekan peternak dalam negeri.
Ekonom pangan Rusli Abdullah, menyebut kebijakan ini bisa menurunkan harga jual sapi lokal jika tidak dibarengi dengan proteksi harga dasar dan insentif usaha.
Baca Juga:
Tata Kelola Tambang Dikritisi, KPK Telusuri Dugaan Masalah di Indonesia Timur
Tugas Baru Kementerian BUMN Setelah Danantara: Antara Strategi dan Risiko
Inovasi Digital PHE OSES Dorong Optimalisasi Minyak di Lapangan Marginal
“Pemerintah harus memastikan bahwa impor tidak mematikan daya saing peternak lokal karena harga akan semakin ditekan dengan banjir sapi impor,” kata Rusli kepada media.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi agar sapi impor tidak hanya terkonsentrasi di wilayah industri besar, melainkan juga menjangkau daerah konsumsi tinggi.
“Tanpa distribusi merata dan pengawasan logistik, sapi impor bisa menumpuk di satu titik dan gagal menstabilkan harga di tingkat nasional,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Budi Santoso, yang menilai perlu ada roadmap penguatan peternakan rakyat.
“Kalau kita hanya membuka impor tanpa membangun kapasitas lokal, maka ketergantungan akan meningkat dan peternak rakyat kehilangan posisi tawar,” ujar Budi.
Ia menyarankan agar kebijakan ini dibarengi pelatihan peternak, subsidi pakan, serta akses pendanaan bagi koperasi desa agar tidak tertinggal dari industri besar.*
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media
Persda.com dan Jazirahnews.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
